analisis pengaruh kualitas produk, daya tarik promosi dan harga terhadap minat beli konsumen pada produk StarOne

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK,
DAYA TARIK PROMOSI DAN HARGA
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK STARONE

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah
Dalam perkembangannya saat ini, teknologi telekomunikasi dan
informasi tidak hanya menjadi instrumen peningkatan efektifitas dan
efisiensi bisnis, tetapi juga telah menjadi area bisnis yang menggiurkan,
yang banyak diperebutkan pelaku usaha karena potensi luar biasa yang
dikandungnya.
Navarone (2003) melakukan studi tentang pengaruh promosi,pengelolaan pengetahuan konsumen dan keunggulan produk terhadap
kesuksesan produk baru dan dampaknya terhadap kinerja pemasaran
pada outlet-outlet perakitan computer, dimana hasil penelitian
menunjukkan bahwa promosi, pengelolaan pengetahuan konsumen dan
keunggulan produk baru mampu meningkatkan kesuksesan produk baru
dan juga meningkatkan kinerja pemasaran.
Keinginan membeli dari pelanggan dipengaruhi oleh persepsi
produk itu sendiri (Jarvenpaa dan Todd:1996/1997). Terdapat empat
elemen dasar, yang disebutkan oleh Ling (2002) dan Nysveen and
Pederson (2002), sebagai pengerak menggunakan telepon genggam.
Pertama isu keselamatan dan keamanan, kedua adalah kemungkinan untuk berkoordinasi dengan berbagai aspek dalam kehidupan setiap hari,
ketiga mudah dicapai dan terakhir penggunaan telepon genggam secara
umum mengganggu lingkungan umum.
Industri telekomunikasi mewakili industri dengan teknologi
tinggi, memiliki karakter khusus, persaingan sangat sengit dan terkendali
dibawah peraturan pemerintah. Lebih lanjut, industri ini telah
berpengalaman dengan perubahan strategi pesaing yang dinamis,
penggabungan perusahaan (competitive merger) untuk memenangkan
persaingan. Semua karakteristik membuat industri ini menarik untuk
penelitian kinerja produk baru (Barczak:1994). Yang termasuk industri
telekomunikasi adalah mulai dari industri telepon baik fixed maupun
seluler, TV kabel dan perusahaan komputer. Secara spesifik produk yang dianalisa adalah StarOne yang merupakan produk dengan lisensi telephone tetap tanpa kabel (fixwireless) dengan teknologi CDMA dari PT Indosat. Pada perkembangannya teknologi mobile phone dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penerapan teknologi GSM (Global System Mobile) dan CDMA (Code Division Multiple Access). Teknologi GSM menguasai sebagian besar pengguna mobile telephone di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya (dengan market share 88%). Sedangkan CDMA hanya memiliki market share 12%.
Meskipun memiliki fungsi yang sama (mobile phone), tetapi dalam
hal lisensi/ijin frekuensi dari pemerintah Republik Indonesia, teknologi
GSM dan CDMA dinyatakan berbeda, dengan perbedaan GSM untuk
tercatat sebagai Mobile-phone dan CDMA untuk Fix-phone (kecuali Mobile
8 yang menggunakan teknologi CDMA tetapi memakai lisensi GSM).
Sehingga pengguna produk dari teknologi CDMA di berikan
keterbatasan, hanya boleh digunakan secara mobile tetapi dalam area atau
radius tertentu yang dibatasi. Sehingga kita dapat memisahkan kedua
teknologi tersebut untuk keperluan analisis pasar.
Produk StarOne sudah mulai diproduksi oleh Indosat sejak Juli
2004 dengan produk prepaid Jagoan, dengan area terbatas seperti
Jabodetabek dan Surabaya. Sedangkan baru pada tahun 2006 dan 2007,
StarOne mulai melakukan perluasan pasar dengan membangun jaringan di seluruh pulau Jawa, Sumatra dan sebagian pulau Kalimantan dan Sulawesi.
Penjualan perdana Starone memang mengalami kenaikan terlebih
pada tahun 2007 dan 2008, hal itu disebabkan gencarnya promosi dan
perluasan jaringan dan peningkatan performasi jaringan StarOne.
Kenaikan pelanggan tersebut juga disertai dengan peningkatan penjualan
voucher reload Starone untuk wilayah JBRO.
Tetapi jika data penjualan voucher dibandingkan dengan
peningkatan jumlah pelanggan StarOne prepaid area Jabodetabek seperti
yang ditampilkan pada gambar diatas, maka terdapat sesuatu yang bisa
menjadi masalah. Yaitu peningkatan jumlah pelanggan StarOne tidak
sebanding dengan peningkatan minat beli terhadap voucher StarOne, hal
tersebut terutama pada periode Semester II-2007- Semester I-2008. Maka
yang timbul menjadi pertanyaan, mengapa penjualan voucher StarOne
tidak sebanding dengan pelanggan StarOne, dan dari situ dapat juga
ditarik pertanyaan lagi, mengapa minat beli ulang terhadap voucher
StarOne mengalami penurunan.
Dan dengan adanya persaingan produk CDMA yang semakin ketat
karena sekarang mulai bermunculan perusahaan telekomunikasi baru di
Indonesia dan dengan memunculkan produk yang beraneka ragam
dengan teknologi yang sama seperti Ceria dari PT Sampoerna Telecom
dan Smart dari Smart Telecom. Maka masalah yang timbul tersebut bisa
menjadikan suatu peringatan mengenai eksistensi produk StarOne.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai
berikut:
– apakah ada pengaruh terhadap kualitas produk, daya tarik promosi dan harga terhadap minat beli konsumen pada produk StarOne ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dari tesis ini adalah adanya pengaruh terhadap kualitas produk, daya tarik dan harga terhadap minat beli konsumen pada produk StarOne.

1.4 hipotesis
Untuk menganalisis pengaruh terhadap kualitas produk, daya tarik promosi dan harga terhadap minat beli konsumen pada produk StarOne.

BAB II
TELAAH PUSTAKA, IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DAN
PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN EMPIRIS

2.1 Telaah Pustaka
2.1.1 Minat Beli
Minat beli (willingness to buy) merupakan bagian dari komponen
perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor (1995),
minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak
sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli juga
dapat didefinisikan sebagai kemungkinan bola pembeli bermaksud untuk
membeli suatu produk (Doods, Monroe dan Grewal:1991). Segala sesuatu
sesuatu yang menjadi sama, minat beli secara positif berhubungan dengan
persepsi keseluruhan pada akuisisi dan transaksi nilai (Della Bitta,
Monroe dan McGinnis: 1981; Monroe dan Chapman:1987; Ubany dan
Disckson:1990; Zeithaml:1998 dan Grewal,Monroe dan Krishnan:1998) .
Suatu produk dapat dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen
apabila produk tersebut telah diputuskan untuk dibeli. Keputusan untuk
membeli dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila manfaat
yang dirasakan lebih besar dibandingkan pengorbanan untuk
mendapatkannya, maka dorongan untuk membelinya semakin tinggi.
Sebaliknya bila manfaatnya lebih kecil dibandingkan pengorbanannya
maka biasanya pembeli akan menolak untuk membeli dan pada
umumnya beralih mengevaluasi produk lain yang sejenis.
Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali
diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar
dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari
lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri
seusai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil
keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yang
dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat komplek dan
salah satunya adalah motivasi untuk membeli.
Menurut Keller (1998), minat beli konsumen adalah seberapa besar
kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar
kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar
kemungkinan konsumen berpindah dari satu merek ke merek lainnya.
Sedangkan Mittal (1999) menemukan bahwa fungsi dari minat konsumen
merupakan mutu produk dan mutu layanan. Minat konsumen untuk
membeli suatu produk adalah berhubungan dengan karakteristik pada
suatu negara dan orangnya (Johnsson dan Nebenzahl:1987; Han:1989;
Pisharodi dan Parameswaran:1992; Roth dan Romeo:1992 dan Nooh dan
Powers:1995). Selanjutnya Oliver (1993) menyatakan bahwa pengalaman
pembelian tetap tertarik pada produk tersebut, yang akhirnya mengarah
pada pembelian ulang.
Minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator
sebagai berikut: minat transaksional, minat referensial, minat preferensial
dan minat ekploratif (Ferdinand:2002).
Assael (1989) dan Cobb-Walgren (1995) mengatakan bahwa minat
beli yang diakibatkan daya tarik produk atau jasa yang ditawarkan
meruapakan suatu mental dari konsumen untuk merefleksikan rencana
pembelian suatu produk terhadap merek tertentu. Selain itu juga Mason
(1990) juga berpendapat bahwa naiknya daya tarik terhadap suatu produk
yang sudah ditetapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi. Tingkat
konsumsi disini sama halnya dengan minat beli konsumen.

2.1.2 Kualitas Produk
Menurut penelitian Boyd dan Mason (1999), dimana menekankan
pada karakteristik munculnya kategori produk yang akan mengakibatkan
evaluasi konsumen potensial pada kategori. Jika karakteristik menjadi
lebih menarik untuk semua konsumen, maka daya tarik pada kategori
produk semakin bertambah pada mereka dan akan meningkatkan
kemungkinan bilamana konsumen tersebut mengadopsi pembaharuan
dan melakukan pembelian.
Mason (1990), secara spesifik menggunakan daya tarik pada
kategori produk sebagai penjelasan untuk pembelian pelanggan. Dengan
menunjukkan bagaimana suatu produk baru yang masuk dapat
mengakibatkan konsumsi total pada suatu kategori. Mason juga
memberikan keterangan bila konsumen merasa yakin akan suatu kategori,
maka jika kita menanggung konsumsi yang dapat diwakili dengan
keyakinan akan dapat dipengaruhi dengan kategori atribut. Penemuannya
memberikan kesan jika memberikan perbedaan dalam preferensi
individu, kategori produk akan diubah, yaitu dengan menambahkan
pilihan, juga akan mampu berubah (meningkat) secara potensial.Daya
tarik produk baru dibentuk oleh delapan indikator, yaitu: harga produk,
kelebihan produk, reputasi perusahaan, ketersediaan produk pendukung,
aksesori dan jasa, baik buruknya review mengenai produk, kompleksitas
produk, keuntungan relatif dan level standarisasi (Boyd dan Mason:1999).
Menurut Tversky dan Shafir, 1992 (dalam Hsee dan Leclerc:1998)
juga menyampaikan ketika pilihan mendominasi yang lainnya, satu
pasang pilihan dengan yang lain dapat, dibawah keadaan yang pasti,
meningkatkan daya tarik pada pilihan dan dengan demikian
meningkatkan maksud konsumen untuk membeli pilihan tersebut.
Dengan begitu, daya tarik daya tarik relatif dengan pilihan pembanding
untuk referensi akan memiliki pengaruh yang kuat dalam situasi evaluasi
terpisah tapi kurang dalam situasi evaluasi bersama sejak dalam cara
terakhir ini menggeser dari informasi referensi untuk pilihan lainnya
dalam kumpulan.
Selain itu juga, Tyversky dan Shavir (1992) juga memperlihatkan
adanya pilihan antara dua pilihan yang dibandingkan dapat menurunkan
atau menaikkan kemungkinan untuk memilih pilihan tersebut, tergantung
bagaimana daya tariknya relatif untuk referensi informasi yang
digunakan dalam evaluasi terpisah.

2.1.3 Daya Tarik Promosi
Pada dasarnya promosi atau iklan adalah semua bentuk penyajian
komunikasi non personal tentang ide-ide, produk dan jasa yang
ditawarkan oleh produsen, dengan maksud untuk mempengaruhi
konsumen agar mau membeli produk yang di tawarkan (Dun &
Barban:1982). Melalui sebuah promosi atau iklan, produsen menyatakan
keberadaan merek produk tersebut dan membujuk para konsumen untuk
membelinya dengan mengatakan bahwa merek produk tersebut memiliki
atribut-atribut yang bervariasi.
Menurut Sethi (2001), promosi adalah bentuk persuasi langsung
melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diukur untuk
merangsang pembelian produk dengan daya tarik ,jangkauan serta
frekuensi promosi. Bauran promosi yang dilakukan perusahaan akan
menciptakan suatu penilaian tersendiri pada pikiran konsumen sehingga
penilaian konsumen terhadap promosi produk secara langsung maupun
tidak langsung akan menciptakan image terhadap suatu produk.

2.1.4 Harga Yang Dirasakan (Perceived Price)
Harga merupakan faktor yang diyakini para peneliti
mempengaruhi kepuasan pelanggan (Johnson & Gustafsson:2000;
Morgan:1996; Zeithaml&Bitner:1996; Hill:1996; Dutka:1995,
Naumann&Giel:1995). Konsumen cenderung menggunakan harga sebagai
sebuah indikator kualitas (Mowen:1993). Harga adalah Service as a signal of
quality (Hawkins, Best&Coney:1995; Schiffman&Kanuk:1994). Hal ini akan
terjadi apabila:
• Konsumen yakin bahwa harga mampu memprediksi kualitas.
• Ketika kualitas yang konsumen ketahui/rasakan (Real perceived
quality) berbeda-beda diantara para pesaing.
• Ketika konsumen sulit untuk membuat keputusan tentang kualitas
secara objectif, atau dengan menggunakan nama merek atau citra
toko (Mowen:1993).

2.2 Identifikasi Kebijakan
2.2.1 Kualitas Produk
Dalam Penjualan StarOne, Indosat memberikan suatu kebijakan
untuk menarik konsumen, kebijakan tersebut antara lain dengan
memberikan kelebihan-kelebihan dan keunggulan dibandingkan produk
sejenis, selain itu juga memberikan sesuatu tambahan atau keunikan.
Kebijakan tersebut antara lain:
1. Perluasan Jaringan BTS (Base Transceiver Station) di area JBRO.
2. Perbaikan kualitas sinyal BTS dan monitoring kualitas secara konsisten.
3. Memperluas interkoneksi dengan operator lain (ex:Telkomsel,Telkom,Esia dll)
dengan pembukaan nomor-nomor baru.
4. Memberikan fitur-fitur yang lebih canggih dan maju sehingga lebih
memberikan kemudahan dalam penggunaan dan pemakaian produk.
5. Meningkatkan performa dan kinerja jaringan internet.
6. Penjualan dengan sistem bundling dengan hand set Motorola.

2.2.2 Daya Tarik Promosi
Selain peningkatan performa dan kinerja teknis, Indosat juga
berusaha meningkatkan minat beli calon konsumen dengan memberikan
promo atau informasi yang berusaha membujuk dan mengenalkan
StarOne kepada calon konsumen. Kebijakan Indosat dalam promo
StarOne antara lain:
1. Promo besar-besaran pada semua media massa, seperti TV, radio,
koran dan media massa lainnya.
2. Bekerja sama dengan salah satu band papan atas Indonesia (Nidji)
dalam mempromosikan StarOne.
3.Mengadakan pameran dan seminar atau pembukaan stand-stand
pada setiap pameran telekomunikasi.
4. Memberikan warna gaul dan menarik, dengan menciptakan tagline
(lirik) lagu StarOne.
5. Memberikan informasi sejelas dan selengkap mungkin mengenai
produk StarOne, baik di media ataupun di website internal Indosat.

2.2.3 Harga Yang Dirasakan (Perceived Price)
Indosat juga berusaha memberikan harga dan paket yang
menarik kepada konsumen. Kebijakan Indosat dalam harga penjualan
StarOne antara lain:
1. Harga Telephone lokal, interlokal dan SLI yang murah
2. Memberikan paket hemat dalam 1 bulan penggunaan StarOne.
3. Harga perdana dan voucher isi ulang yang terjangkau.
4. Paket GPRS yang murah.
5. Harga fasilitas tambahan yang murah seperti SMS, Fax
danconference call.

2.3. Hubungan antar Variabel
2.3.1. Hubungan Kualitas Produk dengan Minat Beli
Kualitas dapat dinyatakan sebagai sebagai harapan dan persepsi
para konsumen yang sama baiknya dengan kinerja yang sesungguhnya.
Kualitas produk harus sesuai dengan yang dijanjikan oleh semua kegiatan
dalam bauran pemasaran. Bagi calon pemakai kualitas produk ini
memang harus dikomunikasikan dengan baik karena dapat membangun
minat pelanggan untuk membeli produk yang dimaksud. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Budiyono, Bernard NM (2004) menunjukkan bahwa
kualitas produk merupakan antecedent yang berpengaruh terhadap minat
beli. Pendapat dari Sciffman dan Kanuk (1997) menyatakan bahwa
evaluasi konsumen terhadap kualitas produk akan dapat membantu
mereka untuk mempertimbangkan produk mana yang akan mereka beli.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Mittal dan Leonard (1999)
menunjukkan bahwa fungsi dari behavioral intention atau minat konsumen
merupakan fungsi dari kualitas produk atau jasa, maka konsumen akan
semakin berminat terhadap produk tersebut.
Berdasarkan hasil telaah pustakan dan bukti empiris dari penelitian
terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah :
Hipotesis 1 : Semakin tinggi kualitas suatu produk maka akan semakin tinggi
pula minat beli produk tersebut.

2.3.2. Hubungan Daya Tarik Promosi dengan Minat Beli
Pendapat yang disampaikan oleh Kotler (2006) bahwa aktivitas
promosi merupakan usaha pemasaran yang memberikan berbagai upaya
intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan konsumen untuk
mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Beberapa studi
menunjukkan bahwa kontek iklan dapat mempengaruhi persepsi pemirsa
terhadap iklan, sehingga iklan itu menjadi efektif (Singh and Churchill,
1987; Soldow dan Pricipe 1981 dalam Coulter, 1998, p.41). Hasil penelitian
dari Ehrenberg (1974, p.33) menunjukkan bahwa preferensi produk
dibentuk setelah percobaan awal yang didasari oleh iklan. Penelitian dari
Kopalle, K Praven dan Dobald Lehman (1995) juga menunjukkan bahwa
promosi yang dilakukan terhadap suatu produk berpengaruh dalam
menimbulkan minat beli konsumen.
Berdasarkan hasil telaah pustakan dan bukti empiris dari penelitian
terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah :
Hipotesis 2 : Semakin tinggi daya tarik promosi maka akan semakin tinggi
minat beli produk tersebut.

2.3.3. Hubungan Harga dengan Minat Beli
Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merk
yang berkaitan dengan keputusan membeli konsumen. Zeithmal (1988)
menyatakan bahwa harga merupakan sesuatu yang dikorbankan oleh
konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Dodds (1991) menyatakan
bahwa konsumen akan membeli suatu produk bermerek jika harganya
dipandang layak oleh mereka. Pendapat dari Sweeney, et al (1998) juga
menyatakan hal yang serupa bahwa dalam membeli suatu produk,
konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitasnya saja, tetapi juga
memikirkan kelayakan harganya. Penelitian dari Raharso, Sri (2005)
membuktikan bahwa harga yang dirasakan oleh konsumen berpengaruh
untuk menimbulkan minat beli yang kemudian berpengaruh terhadap
kepuasan sehingga tercipta loyalitas.
Berdasarkan hasil telaah pustakan dan bukti empiris dari penelitian
terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah :
Hipotesis 3 : Semakin tinggi harga produk yang dirasakan maka akan semakin
tinggi minat beli produk tersebut.

2.4. Pengembangan Model Penelitian Empiris
Berdasarkan kajian pustaka tentang variabel-variabel minat
beli suatu produk yang telah dipaparkan diatas, maka dapat
dikembangkan suatu model penelitian seperti pada gambar di bawah ini :
Gambar 2.1
Kerangka Pikir Teoritis

BAB III
METODE PENELITIAN

1.5 Jenis dan Sumber Data
Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik dan standar
untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan untuk
penelitian yang akan dilakukan adalah data primer dengan menggunakan
kuesioner yang diperoleh dari hasil penyebaran pertanyaan yang
berkaitan mengenai kualitas produk, daya tarik promosi, harga dan minat
beli dan beberapa data sekunder dari data penjualan dari perusahaan
Indosat.

1.6 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu
yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantono dan Supomo:1999).
Populasi dari penelitian ini adalah mereka (baik laki-laki atau perempuan)
yang menggunakan produk StarOne prepaid yang berada di area Jakarta
Pusat ketika melakukan pengisian kuesioner.
3.2.2 Sampel
Penggunaan jumlah sample dalam penelitian ini hendaknya
dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Menurut Ferdinand (2000),
ukuran sample yang sesuai antara 100 – 200. Bila ukuran sample terlalu
besar maka metode menjadi sangat sensitive sehingga sulit untuk
mendapatkan ukuran – ukuran Goodness of fit yang baik.
dalam penelitian ini elemen populasi yang dipilih berdasar sampel
dibatasi pada elemen – elemen yang dapat membentuk informasi
berdasarkan pertimbangan. Dan menurut pendapat Hair dkk (1995) yang
menyatakan bahwa jumlah sampel yang diambil sebaiknya tidak terlalu
besar atau tidak terlalu kecil, lebih lanjut dikemukaan bahwa jumlah
sampel minimal sebanyak 100 dan sudah memenuhi syarat dalam
melakukan generalisasi.
1.7 Metode Pengumpulan Data
Data primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner
dan melakukan wawancara via telpon kepada responden di Jakarta Pusat.
Sedangkan data pendukung lainnya diperoleh dengan cara pengumpulan
bahan dari buku-buku pustaka dan arsip-arsip dari PT Indosat Tbk.
3.4 Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
a. Analisis Deskriptif
Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai
jawaban responden mengenai variabel-variabel penelitian yang
digunakan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata,
untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan
yang diajukan.
Oleh karena angka jawaban responden tidak berangkat dari
angka 0, tetapi mulai angka 1 hingga 10 dengan jumlah indikator 33, maka
angka jawaban yang dihasilkan akan berangkat dari angka 33 hingga 330
sehingga diperoleh rentang sebesar 297. Dengan menggunakan kriteria
tiga kotak (three box method) maka rentang sebesar 297 dibagi tiga sehingga
menghasilkan rentang sebesar 99 yang akan digunakan sebagai dasar
interpretasi, yaitu sebagai berikut (Ferdinand, 2006):
33.00 – 132.00 = rendah
132.01 – 231.00 = sedang
231.01 – 330.00 = tinggi
b. Analisis Regresi
Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel bebas yaitu:
Rumus: Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + e ………………………………………(1)
Dimana:
Y = Minat Beli (Variabel Dependen)
a = Konstanta
b1, b2, b3 = Koefisien regresi
X1 = Kualitas Produk (Variabel Independen)
X2 = Daya Tarik Promosi (Variabel Independen)
X2 = Harga (Variabel Independen)
e = Residual

3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
3.4.1.1. Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah /valid tidak suatu
kuisioner, suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada
kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuisioner tersebut (Imam Ghozali 2001:142). Untuk melakukan uji
validitas digunakan Korelasi Product Moment.
3.4.1.2. Uji Reliabilitas
Menurut Suharsimi Arikunto (1998:170), reliabilitas berhubungan
dengan masyarakat kepercayaan. Reliabilitas merupakan alat untuk
mengukur satu set daftar pertanyaan yang merupakan indikator dari
variabel–variabel yang diteliti.
Dilakukan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel
penelitian suatu kuisioner dikatakan Reliabel atau handal jika jawaban
seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Untuk mengukur Reliabilitas dengan Uji Statistik cronbach.alpha (α)
suatu variabel dikatakan reliable atau handal apabila nilai Crohbach.Alpha
(α) > 0,600
3.4.2. Uji Asumsi Klasik
Agar mendapat regresi yang baik harus memenuhi asumsi yang
disyaratkan yaitu bebas dari Multikolineritas dan Heteroskedastisitas.
3.4.3.1. Uji Multikolineritas
Uji Multikolineritas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya hubungan linear yang pasti diantara beberapa
atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati; 2003).
Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam
model regresi dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor
(VIF) dan tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai VIF > 10
(Ghozali, Imam, 2001).
3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain, jika varians dari residual pengamatan yang lain
tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda
Heteroskedastisitas.
3.4.3. Pengujian Hipotesis
3.4.3.1. Uji t
Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara X1, X2 terhadap
Y secara individual (parsial) maka digunakan uji t. Rumus yang
digunakan (Gudjarati : 2003):
βˆ − β
t = 1 1
se(βˆ1 )
Dimana :
t = Nilai t hitung
β1 = Koefisien Regresi
se(β1) = Standar error/ kesalahan standar dari koefisien
regresi

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pendahuluan
Langkah pertama dalam menganalisis data penelitian ini adalah
dengan melakukan analisis deskriptif pada masing-masing indikator
variabel penelitian dengan menggunakan nilai indeks. Analisis deskriptif
yang disajikan dan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan kondisi jawaban responden pada masing-masing
variabel penelitian. Hasil jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk
mendapatkan tendensi jawaban responden mengenai kondisi-kondisi masing-masing variabel penelitian.Setelah dilakukan analisis deskriptif, selanjutkan dilakukan analisis terhadap kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas data. Setelah diketahui validitas dan reliabilitasnya, analisis selanjutnya adalah menguji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan agar model regresi yang dihasilkan merupakan model yang Best Linier Unbiased Estimate (BLUE). Adapun analisis yang terakhir adalah pengujian hipotesis penelitian melalui uji regresi berganda. Adapun uji statistik yang dilakukan meliputi uji t yang berguna untuk menguji hipotesis parsial.sedangkan uji F dan koefisien determinasi berguna untuk menguji
goodness of fit model regresi.

4.2. Gambaran Umum Responden Penelitian
4.2.1. Pendidikan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Data ini dikumpulkan untuk mengetahui distribusi dari pendidikan responden yang menggunakan StarOne prepaid berdasarkan jenis kelaminnya.
Dari data yang diketahui bahwa responden penelitian yang menggunakan produk StarOne prepaid
mayoritas berjenis kelamin pria (70.5%) sedangkan sisanya adalah
responden wanita (29.5%) dengan mayoritas pendidikan adalah D3
(41.8%). Maka yang bisa diambil dari data tersebut adalah pengguna
produk prepaid starone adalah mayoritas pria dengan tingkat pendidikan
menegah (D3) dan SMP. Dari hasil tersebut kita juga bisa melihat bahwa
pasar terdapat pada area tersebut, sehingga Indosat dapat mengetahui
posisi pangsa pasar Starone. Dan jika dilihat dari materi promosi yang
dibuat Indosat (menggunakan Band anak muda dan menembak pasar
kalangan muda) hal tersebut cukup mengena dan sesuai yang diinginkan
4.2.2. Pekerjaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Data ini dikumpulkan untuk mengetahui distribusi dari pekerjaan
responden penelitian yang menggunakan StarOne prepaid berdasarkan
jenis kelaminnya.
Dari data yang diketahui bahwa
responden penelitian yang menggunakan produk StarOne prepaid
mayoritas berjenis kelamin pria dengan profesi sebagai pegawai swasta
(46.5%), kemudian diikuti oleh responden pelajar sebanyak 33%,
responden dengan profesi sebagai pegawai negeri sebanyak 16%
sedangkan sisanya responden dengan profesi sebagai ABRI dan
pensiunan masing-masing sebanyak 1.5% dan 3%. Maka yang bisa
diambil dari data tersebut adalah pengguna produk prepaid starone
adalah mayoritas pegawai swasta dan nomor dua adalah Pelajar. Dari
hasil tersebut kita juga bisa melihat bahwa pasar terdapat pada area
tersebut, sehingga Indosat dapat mengetahui posisi pangsa pasar Starone
adalah para pegawai Swasta. Karena hal tersebut disebabkan karena
StarOne lebih menekankan pada harga telephone dan GPRS yang murah,
dan hal tersebut bisa saja menyebabkan pegawai swasta dan pelajar
tertarik untuk menggunakan Starone.
4.2.3. Umur Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Data ini dikumpulkan untuk mengetahui distribusi dari umur
responden penelitian yang menggunakan StarOne prepaid berdasarkan
jenis kelaminnya.
Dari data yang diketahui bahwa
responden penelitian yang menggunakan produk StarOne prepaid
mayoritas berjenis kelamin pria dengan usia 13 – 20 tahun (30.5%),
kemudian diikuti oleh responden berusia 26 – 30 tahun sebanyak 29.5%,
responden dengan usia 31 – 35 tahun sebanyak 19%, responden dengan
usia 36 – 40 tahun sebanyak 11.5%, sedangkan sisanya responden dengan
usia 21 – 25 tahun dan usia 41 – 60 tahun masing-masing sebanyak 5.5%
dan 4%. Dari data tersebut menunjukkan hal yang cukup menarik,
dimana mayoritas pria pengguna StaroOne berada dalam range 13-20
tahun, tetapi wanita berada dalam range 26-30 tahun, hal tersebut berbeda
dari daat sebelunya (tingkat pendidikan dan pekerjaan) sebelumnnya
yang rata-rata pengguna mayoritas pria dan wanita selalu sama . Jadi
pangsa pasar Starone prepaid untuk pria adalah golongan muda, dan
wanita pada golongan masa produktif (dewasa).
4.3. Statistik Deskriptif
Untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item
pertanyaan yang diajukan digunakan nilai rata-rata. Adapun hasil
perhitungan dan analisis terhadap nilai rata-rata pada masing-masing
variabel penelitian dijelaskan di bawah ini.
1. Variabel Kualitas Produk
Variabel kualitas produk diukur melalui delapan indikator, yaitu
suara pengirim dan penerimaan yang jernih (X1_1), sambungan ketika
melakukan panggilan lancer (X1_2), akses internet yang cepat (X1_3),
jangkauan area yang luas (X1_4), kualitas sinyal yang bagus (X1_5),
keberhasilan melakukan panggilan ke seluruh operator di Indonesia
(X1_6), kemudahan transfer pulsa (X1_7), dan kemudahan dalam
pengisian ulang voucher (X1_8).
Dari hasil perhitungan nilai rata-rata diketahui bahwa nilai ratarata
untuk variabel kualitas produk adalah 82.8. Berdasarkan three box
method dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk termasuk
dalam kategori rendah. Nilai rata-rata yang paling rendah ditunjukkan
pada masalah transfer pulsa yang sulit, sambungan yang tidak lancar,
sering gagalnya dalam melakukan panggilan ke oparator lain dan akses
internet yang dirasa masih kurang cepat. Tetapi nilai rata-rata yang paling
tinggi adalah mengenai kemudahan dalam pengisian voucher reload.
Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanyaan terbuka juga
diketahui beberapa tanggapan dari responden terhadap kualitas produk
StarOner prepaid, yaitu suara yang bergema ketika dihubungi dari nomor
rumah, suara sering tidak jelas pada saat berbicara, sering tidak bisa
memanggil ke operator lain dan sering terputus saat online, dan untuk
melakukan panggilan ke sesama sering susah.
Dan dengan nilai rata-rata yang cukup rendah (82.8) maka dari
variabel kualitas produk Starone prepaid masih banyak yang harus
dibenahi, dan beberapa harus ditingkatkan lagi.
2. Variabel Daya Tarik Promosi
Variabel daya tarik promosi diukur dengan 11 indikator, yaitu isi
materi iklan yang jelas (X2_1), isi materi iklan yang lengkap (X2_2), iklan
mudah mendapat perhatian (X2_3), iklan mudah dipahami (X2_4), adanya
referensi informasi tambahan pada iklan (X2_5), pemakaian Ikon artis
(Nidji) sebagai bintang iklan (X2_6), jingle StarOne mudah diingat (X2_7),
gaya iklan yang atraktif (X2_8), bahasa Iklan yang provokatif (X2_9), iklan
yang membuat penasaran (X2_10), dan lirik yang mengena (Ngorbit)
(X2_11).
Dari hasil perhitungan nilai rata-rata diketahui bahwa nilai ratarata
untuk variabel daya tarik promosi adalah 85.8. Berdasarkan three box
method dapat disimpulkan bahwa variabel daya tarik promosi termasuk
dalam kategori rendah. Tingkat rata-rata yang paling rendah ditunjukkan
pada indikator gaya iklan yang dirasa kurang atraktif, bahasa iklan yang
kurang provokatif, Jingle Starone yang susah diingat dan iklan starone
tidak cukup membuat penasaran responden. Sedangkan nilai rata-rata
yang paling tinggi adalah mengenai materi iklan yang oleh responden
dianggap lengkap.
Berdasarkan hasil analisis terhadap pertanyaan terbuka diketahui
beberapa tanggapan responden mengenai daya tarik promosi StarOner
prepaid, yaitu bahwa promosi yang dilakukan untuk produk StarOne
prepaid dirasa oleh responden masih kurang gencar dibandingkan
produk Indosat lainnya, promosi untuk produk StarOner prepaid kurang
atraktif, tidak mudah diingat karena kurang norak, materi iklan biasabiasa
saja.
Dengan nilai yang cukup rendah (85.8) maka dari variabel daya
tarik promosi produk Starone prepaid masih banyak yang harus dibenahi,
dan beberapa harus ditingkatkan lagi. Dan dengan nilai rata-rata yang
lebih tinggi dari kualitas produk, maka pembenahan kulitas produk akan
lebih diprioritaskan dibanding promosi. Dan jika dilihat dari jawaban
pertanyaan terbuka dan tertutup maka responden menginginkan gaya
iklan yang lebih variatif/norak sedangkan dari materi promosi yang
sudah ditawarkan oleh Starone seharusnya sudah cukup memenuhi,
maka perlu ada nya riset mengenai kenginan responden ini.
3. Variabel Harga
Variabel harga diukur dengan tujuh indikator, yaitu harga perdana
yang murah (X3_1), harga voucher yang terjangkau (X3_2), tarif telepon
yang murah (X3_3), tarif internet yang murah (X3_4), tarif fasilitas
tambahan seperti SMS, fax, conference call yang murah (X3_5), harga
bundling perdana Star One dan HP Motorola yang terjangkau (X3_6), dan
variasi/pilihan pembelian pulsa yang beragam (sistem paket atau satuan)
(X3_7).

BAB V
KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini pada pengaruh
variabel kualitas produk, daya tarik promosi, dan harga terhadap minat
beli, menghasilkan tiga kesimpulan, yaitu:
1. Hasil penelitian dengan menggunakan data empiris menunjukkan
bahwa kualitas produk yang diukur dengan delapan indikator
yang meliputi suara pengirim dan penerimaan yang jelas,
sambungan ketika melakukan panggilan lancar, akses internet yang
lancar, jangkauan area yang luas, kualitas sinyal yang bagus,
keberhasilan melakukan panggilan ke seluruh operator di
Indonesia, kemudaha transfer pulsa, dan kemudahan pengisian
ulang voucher memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap minat beli konsumen.
2. Hasil penelitian dengan menggunakan data empiris menunjukkan
bahwa daya tarik promosi yang diukur dengan sebelas indikator
yang meliputi isi materi iklan yang jelas, isi materi iklan yang
lengkap, iklan mudah mendapat perhatian, iklan mudah dipahami,
adanya referensi informasi tambahan pada iklan, pemakaian ikon
xcvii
artis sebagai bintang iklan, jingle StarOne mudah diingat, gaya
iklan yang atraktif, bahasa iklan yang provokatif, iklan yang
membuat penasaran, dan lirik yang mengena terbukti memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
konsumen.
3. Hasil penelitian dengan menggunakan data empiris menunjukkan
bahwa harga yang diukur dengan tujuh indikator yang meliputi
harga perdana yang murah, harga voucher yang terjangkau, tarif
telepon yang murah, tarif internet yang murah, tarif fasilitas
tambahan (SMS, fax, converence call) yang murah, harga bundling
perdana StarOne dan HP Motorola yang terjangkau, dan variasi
pilihan pembelian pulsa yang beragam (sistem paket atau satuan)
terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
minat beli konsumen.

Dipublikasi di Uncategorized | Tag | Meninggalkan komentar

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN/ POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik dan Strategi Nasional
PENGERTIAN POLITIK, STRATEGI DAN POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS).

Pengertian Politik
Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu poplituik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.
Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.
Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi yaitu :
Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer
Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang
Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa
2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.
4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :
Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan
Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer
5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :
Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa
Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara
Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara
Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan
Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.
Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.
6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.
Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.
7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.
Pengertian Strategi
Kata strategi berasal dari kata “strategia” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “the art of general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan.
Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa startegi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.
Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun di bidang olah raga.
Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik.
Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Politik Dan Strategi Nasional (Polstranas)
Pengertian Politik Nasional
Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang.
Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang.
Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional
Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya karenadidalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.
Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan.
Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut.Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden.
Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden.Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional.
Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya.
Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

– Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

– Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

– Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

– Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

– Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

Stratifikasi Politik Nasional
Berdasarkan stratifikasi dari politik nasional dalam negara RI, sebagai berikut:

a. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya menyeluruh secara nasional yang mencakup : penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusannya dalam berbagai GBHN dengan Ketetapan MPR.

b. Dalam hal-hal dan keadaan tersebut yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum dalam pasal 10 s/d 15 UUD 1945, maka dalam penentu tingkat kebijakan puncak ini termasuk pula kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh Kepala negara itu dapat dikeluarkan berupa: Dekrit, Peraturan atau Piagam Kepala Negara.

2. Tingkat Kebijakan Umum.

a. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk :

– Undang-Undang yang kekuasaan pembuatannya terletak ditangan Presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 (1))atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

– Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan Presiden (UUD 1945 pasal 5 (2)).

– Keputusan atau Instruksi Presiden yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945 pasal 4 (1)).

– Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.

3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus.
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintah sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut.
Wewenang kebijakan khusus terletak pada Menteri, berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peratuan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan pula Surat Edaran Menteri.

4. Tingkat Penentu Kebijakan Teknis.

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam suatu sektor dibidang utama tersebut diatas dalam bentuk prosedur dan teknis untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak ditangan Pimpinan Eselon Pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Non Departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pimpinan Lemabaga Non Departemen atau Direktorat Jenderaldalam masing-masing sektor atau segi administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.
Didalam tata laksana pemerintahan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebagai pembantu utama Menteri bertugas untuk mempersiapkan dan merumuskan kebijakan khusus Menteri dan Pimpinan Rumah Tangga Departemen. Selain itu Inspektur Jenderal dalam suatu Departemen berkedudukan sebagai Pembantu Utama Menteri dalam penyelenggaraan pengendalian ke dalam Departemen. Ia mempunyai wewenang pula untuk mempersiapkan kebijakan khusus Menteri.

5. Kekuasaan Membuat Aturan Di Daerah.
Kekuasaan membuat aturan di daerah dikenal dua macam:

a. Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Pusat di daerah yang wewenang pengeluarannya terletak pada Gubernur, dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah yuridiksinya masing-masing, bagi daerah tingkat I pada Gubernur dan bagi daerah tingkat II pada Bupati atau Wali Kota. Perumusan hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan instruksi Gubernur untuk propinsi dan instruksi Bupati atau Wali Kota untuk kabupaten atau kota madya.

b. Penentuan kebijakan pemerintah daerah (otonom) yang wewenang pengeluarannya terletak pada Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat I atau II, keputusan dan instruksi Kepala Daerah Tingkat I atau II.
Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, maka jabatan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota dan Kepala Daerah Tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Wali Kota/Kepala Daerah Tingkat II.

Dipublikasi di Uncategorized | Tag | Meninggalkan komentar

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ketahanan nasional
A.Pengertian & Arti Definisi Ketahanan Nasional Bangsa Negara indonesia
Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
Contoh Bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas :
1. Ancaman di dalam negeri
Contohnya adalah pemeberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat indonesia.
2. Ancama dari luar negeri
Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negri.
Dalam penerapan ketahanan nasional adalah dengan memanfaatkan disiplin ilmu pengetahuan untuk seluruh aspek kehidupan, secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
2. Pokok-Pokok Pikiran Landasan Konsepsi Ketahan Nasional
2.1. manusia budaya
Sebagai salah satu mahluk tuhan manusialah yang paling sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan sehingga disebut manusia budaya. Manusia budaya senantiasa berjuang memepertahankan, eksistansi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya.
Manusia budaya berkelompok , bermasyarakat, dengan berbagai batasan menjadi suatubangsa yang berorganisasi dalam bentuk negara.
2.2 Tujuan nasional, ideologi negara, dan falsafah bangsa
Setiap bangsa mempunyai aspirasi langgeng, yaitu kesejahteraan dan keamanan, sebagai pangkal tolak citacita yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan nilai-nilai budaya, etik, serta tata lakunya. Cita-cita ini dirumuskan dalam tujuan nasional.serangkaian cita-cita yang mendasar dan menyeluruh ,serta saling berkaiatan merupakan sistem pemikiran yang logis, berbentuk sistem nilaiyang diyakini kebenarannya, menjadi dasar dalam menata masyarakat , dan memberikan arah serta perwujudan tujuan nasional. Sistem nilaia ini ialah ideologi bangsa yang besumber pada falsafah bangsa.
Filsafat adalah suatu renungan yang secara sadar dan sistematis yang bertujuan mencari hikmah kebenaran, kearifan, dan kebijaksanaan semaksimal mungkin.

1. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya, manusia perlu mengadakan hubungan-hubungan, yang diantaranya adalah :
Hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kemudian melahirkan agama
Hubungan manusia dengan cita-cita yang kemudian melahirkan ideologi
Hubungan manusia dengan kekuatan atau kekuasaan yang kemudian melahirkan politik
Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan yang kemudian melahirkan ekonomi
Hubungan manusia dengan manusia yang kemudian melahirkan sosial
Hubungan manusia dengan keindahan yang kemudian melahirkan kesenian atau dalam arti sempit dinamakan budaya
Hubungan manusia dengan pemanfaatan fenomena alam yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Hubungan manusia dengan rasa aman yang kemudian melahirkan pertahanan keamanan
2. Ciri-ciri ketahanan nasional :
Merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang
Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan
Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak
Di dasarkan pada metode astagrata; seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagarata yang terdiri atas 3 aspek alamiah (trigatra) yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan dan lima aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
Berpedoman pada wawasan nasional; Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional
3. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Peran masing-masing gatra dalam astagrata seimbang dan saling mengisi. Maksudnya antargatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional.
4. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia :
Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.
Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, uapaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya di arahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik
Manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya
Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indoneisa tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

B. ASAS KETAHANAN NASIONAL
1. Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan
Konsepsi ketahanan nasional hakikatnya adalah konsepsi pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bagai satu keping mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan.
2. Komprehensif dan Integral
Ketahanan nasional dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan nasional secara komprehensif integral (utuh menyeluruh), tidak dipandang dari satu sisi saja.

C. LANDASAN KETAHANAN NASIONAL
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Wawasan Nusantara

Dipublikasi di Uncategorized | Tag | Meninggalkan komentar

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bab. 1  Pendidikan Pendahuluan Kewarganegaraan

A.PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

  • Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.
  • Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil
  • Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan.
  • Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

 

B.Pengertian warga negara

 

Warga Negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum Negara dan mendapat perlindungan Negara atau rakyat yang menetap di suatu wilayah/daerah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara.

•Warga Negara secara umum ada Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.

•Warga negara adalah orang yg tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yg terkandung di dalam negara tersebut.

•Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga Negara.
Sumber: Pengertian Warga Negara http://id.shvoong.com/law-and-politics/public-administrations/2116882-pengertian-warga-negara/#ixzz1JHMLihLT

 

C.Pengertian Negara

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.

Secara etimologis, “Negara” berasal dari bahasa asing Staat (Belanda, Jerman), atau State (Inggris). Kata Staat atau State pun berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang berarti “menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan”. Kata status juga diartikan sebagai tegak dan tetap. Dan Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah La Stato yang mengartikan Negara sebagai kekuasaan.

Fungsi-Fungsi Negara :
1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Melaksanakan ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
3. Pertahanan dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli :
– Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
– Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
– Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

* Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
* Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
* Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
* Roger F. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
* Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
* Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
* Aristotle menyatakan Negara adalah: perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Sumber:

http://www.google.com
http://www.yahoo.com
www.wikipedia.com

D.Hak Asasi Manusia (HAM)

Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Sumber:

http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/

E.Bentuk Negara

a.   Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya  dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

  1. Sentralisasi, dan
  2. Desentralisasi.

Keuntungan sistem sentralisasi:

  1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
  2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
  3. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

  1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
  2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
  3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
  4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
  5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

  1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
  2. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
  3. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
  4. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
  5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b.   Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

  1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
  2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
  3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Sumber:

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/

F.Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.

A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia

  1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
  2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
  3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
  4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
  5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
  6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
  7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia

  1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
  2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
  3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
  4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
  5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Sumber:

http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

 

 

 

 

 

 

Bab. 2  WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

B. Fungsi Wawasan nusantara

 

Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda

  1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.[3]
  2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
  3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.[3]
  4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.[3] Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:[3]
  1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik – titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
  2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
  3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

Tujuan

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:[4]

  1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Bab. 1 Pendidikan Pendahuluan Kewarganegaraan

A.PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN
 Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.
 Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis dan b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil
 Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan.
 Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

B.Pengertian warga negara

Warga Negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum Negara dan mendapat perlindungan Negara atau rakyat yang menetap di suatu wilayah/daerah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara.

•Warga Negara secara umum ada Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya.

•Warga negara adalah orang yg tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yg terkandung di dalam negara tersebut.

•Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga Negara.

Sumber: Pengertian Warga Negara http://id.shvoong.com/law-and-politics/public-administrations/2116882-pengertian-warga-negara/#ixzz1JHMLihLT

C.Pengertian Negara
Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya.
Secara etimologis, “Negara” berasal dari bahasa asing Staat (Belanda, Jerman), atau State (Inggris). Kata Staat atau State pun berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang berarti “menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan”. Kata status juga diartikan sebagai tegak dan tetap. Dan Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah La Stato yang mengartikan Negara sebagai kekuasaan.
Fungsi-Fungsi Negara :
1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
2. Melaksanakan ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
3. Pertahanan dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
4. Menegakkan keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.
Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli :
– Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
– Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
– Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
* Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
* Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
* Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
* Roger F. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
* Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
* Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
* Aristotle menyatakan Negara adalah: perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
Sumber:
http://www.google.com
http://www.yahoo.com
http://www.wikipedia.com
D.Hak Asasi Manusia (HAM)
Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Sumber:
http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/
E.Bentuk Negara
a. Negara Kesatuan (Unitaris)
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
1. Sentralisasi, dan
2. Desentralisasi.
Keuntungan sistem sentralisasi:
1. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
2. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya;
3. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
Kerugian sistem sentralisasi:
1. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
2. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
3. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
4. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;
5. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.
Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.
Keuntungan sistem desentralisasi:
1. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
2. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
3. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar;
4. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.
b. Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.
Ciri-ciri negara serikat/ federal:
1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;
2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.
Sumber:
http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/bentuk-negara-dan-bentuk-kenegaraan/
F.Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia
Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.
Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.
A. Contoh Hak Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
B. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
Sumber:
http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html

Bab. 2 WAWASAN NUSANTARA
A. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
B. Fungsi Wawasan nusantara

Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda
1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.[3]
2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.[3]
4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.[3] Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:[3]
• Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
• Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
• Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:
1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik – titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
Tujuan
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:[4]
1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

jenis-jenis koperasi di indonesia

Jenis-jenis koperasi

1. Koperasi komsumsi
Koperasi komsumsi adalah usaha bersama di bidang ekonomi. Tujuannya membantu , mendidik dan melayani para anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang komsumsi bagi anggotanya. Koperasi komsumsi bertujuan agar para anggotanya dapat membeli barang barang komsumsi dengan kualitas yang baik dengan hara yang layak dan terjangkau.

2. Koperasi produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang terdiri atas orang-orang yang mampu menghasilkan barang dengan maksud untuk memperlancar atau meningkatkan hasil produksi mereka.
3. Koperasi kredit atau simpan pinjam
Koperasi kredit atau simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan guna menolong anggotanya dengan meminjamkan uang atau kredit dengan bunga ringan. Uang itu dimaksudkan untuk tujuan produktif atau kesehjateraan anggotanya.
4. Koperasi jasa
Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya, contoh koperasi angkutan, koperasi perlistrikan dan sebagainya.
5. Koperasi serba usaha
Koperasi serba usaha adalah koperasi yang melakukan berbagai usaha di berbagai segi ekonomi , seperti bidang produksi, komsumsi, perkreditan, dan jasa. Contohnya KUD.

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/1997505-jenis-jenis-koperasi/

Jenis-jenis Koperasi di Indonesia

Dalam ketentuan pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi ini diuraikan seperti antara lain: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa. Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti Pegawai Negeri, Anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukanlah merupakan suatu jenis koperasi tersendiri.

Mengenai penjenisan koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan, maka dapatlah diuraikan sebagai berikut :

a. Berdasar pendekatan sesjarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut :

1) Koperasi komsumsi;

2) Koperasi kredit; dan

3) Koperasi produksi;

b. Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggota, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain :

1) Koperasi Desa.

Adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk suatu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu koperasi desa yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bersifat single purpose , tetapi juga kegiatan usaha yang bersifat multi purpose (serba usaha) untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu, misalnya :

a. Usaha pembelian alat-alat tani.

b. Usaha pembelian dan penyeluran pupuk.

c. Usaha pembelian dan penjualan kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi unit desa ini berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagau suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan dan masyarakat pedesaan.

3) Koperasi Konsumsi.

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini bisanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

4) Koperasi Pertanian (Koperta).

Koperta adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, atau buruh tani dan orang yang berkepenringan serta bermata penaharian yang berhubungan dengan usaha-usaha pertanian.

5) Koperasi Peternakan.

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan yang bekepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan soal-soal pertanian.

6) Koperasi Perikanan.

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan dan sebaginya yang berkepentingan dengan mata pencaharian soal-soal perikanan.

7) Koperasi Kerajinan atau Koperasi Industri.

Koperasi Kerajinan atau koperasi industry adalah anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang berkepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan denan kerajinan atau industry.

8) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit.

Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai lepentingan langsung dalam soal-soal dalam perkreditan atau simpan pinjam.

c. Berdasar pendekatan menurut golongan fungsi onal, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain :

1. Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

2. Koperasi Angkatan Darat (KOPAD)

3. Koperasi Angkatan Laut (KOPAL)

4. Koperasi Angkatan Udara (KOPAU)

5. Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK)

6. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat

7. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri

8. Dll.

d. Berdasar pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti antara lain :

1. Koperasi Batik

2. Bank Koperasi

3. Koperasi Asuransi

4. dan sebagainya

Sumber: http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/08/bentuk-dan-jenis-koperasi-indonesia.html

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

NAMA :MERDIANA FRANSISCA

NPM    : 16209590

KELAS :2EA05

PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

 

Koperasi sudah semestinya menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan sekarang-sekarang ini. Keadaan koperasi di Indonesia sekarang, menurut banyak pihak, belum bisa tumbuh atau berkembang dengan layaknya. Usaha yang kita lakukan untuk memajukan koperasi sudah bisa dikatakan baik dan sesuai, tetapi hasil yang diperoleh tidak sepadan dengan usaha tersebut. Mungkin kinerja dan manajemen koperasi yang ada, belum mampu mengontrol semua aspek-aspek yang mendukung suksenya suatu koperasi.

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001, misalnya, berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang.

Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

 

Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu :

  • Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD
  • Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan
  • Perusahaan baik milik negara maupun swasta dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.

Selama ini “koperasi” dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Disisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang selama PJP I, menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit BIMAS menjadi KUT, pola pengadaan beras pemerintah, TRI dan lain-lain sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa. Dalam pandangan pengamatan internasional Indonesia mengikuti lazimnya pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian.

 

SUMBER :

http://ririnkhairani.blogspot.com/2009/12/perkembangan-koperasi-di-indonesia.html

http://lulumaulina.blogspot.com/2009/11/perkembangan-koperasi-indonesia-saat.html

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar